Pak Dirjen dapatkan vaksin, sumber foto: kemdikbud.go.id
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kementerian Kesehatan tidak bisa mengontrol pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah. Pasalnya, otonomi daerah menyebabkan stok vaksin COVID-19 yang masuk ke daerah menjadi milik daerah.
“Nah masing-masing daerah kan beda nih behavior-nya, ada yang kerjanya gercep (gerak cepat), ada yang gak,” ujarnya dalam forum diskusi virtual bersama Menteri Kesehatan, Minggu (18/4/2021).
Prioritas vaksinasi berbeda untuk setiap wilayah
Menteri Kesehatan Budi menjelaskan, daerah memiliki prioritas untuk vaksinasi. Misalnya, DKI Jakarta telah menjadikan lansia sebagai kelompok prioritas untuk vaksinasi.
“Ada lansia, ada yang prioritasnya berdasarkan hal-hal lain, agak sulit karena gak 100 persen di bawah kekuasaan kita (Kemenkes),” ujarnya.
Pemerintah daerah diminta untuk memprioritaskan lansia untuk divaksinasi
Budi berharap pemerintah daerah (pemda) memprioritaskan lansia untuk divaksinasi. Hal ini didasari tingginya kerentanan kematian pada lansia jika terjangkit COVID-19.
“Satu dari tiga lansia yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 meninggal, di rumah sakit rata-rata kematian lansia mencapai 32 persen, sedangkan non-lansia 14 persen,” ujarnya.
50 persen kasus kematian COVID-19 di Indonesia berasal dari kelompok lansia
Selain itu, Budi juga mengungkapkan bahwa 50 persen kasus kematian COVID-19 di Indonesia berasal dari kelompok lansia. Padahal, dari seluruh kasus COVID-19 di Indonesia, persentase lansia hanya 12 persen.
"Fatality rate (nasonal) kita kan 2,82 persen, tapi kalau orang tua tuh empat kali rata-rata (12 persen)," katanya.
Situs Domino Online | Agen Poker Online | Bolatangkas Online | Kaya Kiu
No comments:
Post a Comment